SANJAYA

Pandangan Tentang Birokrasi Istilah birokrasi telah dikenal sejak abad 19 oleh Max Weber yang mengibaratkan birokrasi sebagai suatu mesin sehingga pejabat dalam lingkup birokrasi tersebut secara personal bebas. Lalu ada konsep birokrasi dari Hegel dan Karl Marx. Hegel berpendapat bahwa birokrasi adalah jembatan yang menghubungkan antara Negara dan masyarakat sedangkan Karl Marx (Marxis) berbeda dengan konsep Hegel, Marxis tidak mengenal istilah kepentingan umum yang dianut oleh Negara melainkan kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. (Thoha:2002) Birokrasi tidak hanya dikenal di bidang pemerintahan saja, dalam dunia enterprise juga diperkenalkan istilah birokrasi namun dalam konteks yang berbeda. Bila dalam administrasi publik menyebutkan istilah birokrasi sebagai sistem untuk mengatur organisasi besar agar mencapai tingkat rasionalitas tertentu (Thoha:2002), sedangkan dalam dunia bisnis dengan merujuk beberapa literatur, istilah birokrasi diarahkan s

Perubahan Otoriter Menuju Demokratis Reformasi merupakan tonggak awal berubahnya rezim otoriter yang dikembangkan oleh pemerintah orde baru. Tidak ada kebebasan dalam mengungkapkan pendapat seperti yang kita jumpai saat ini. Semua senantiasa diawasi oleh tangan-tangan kekuasaan era paling sentralistik tersebut. Sehingga sering kita jumpai penangkapan-penangkapan terhadap para demonstran, mahasiswa yang meneriakkan kritik terhadap pemerintah yang kesemua itu dianggap pemerintah sebagai perilaku makar dan subversif. Demokrasi bukan merupakan sistem pemerintahan yang terbaik dari yang baik. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dari yang buruk. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari demokrasi yang tentunya akan mengorbankan stabilisasi. Tidak seperti saat orde baru yang mengedepankan stabilisasi dengan mengorbankan demokrasi. Demokrasi hanya dibatasi oleh “selaput” tipis, karena diseberang demokrasi terdapat anarkis yang sangat rentan terhadap disintegrasi dan sem

Kekuatan Kepemimpinan Proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah dilakoni oleh bangsa ini. Tercatat sejak 1 Juni 2005 sampai dengan 20 Agustus 2008, telah melangsungkan 414 Pilkada baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Proses tersebut menyisakan banyak sekali persoalan terutama pada perbedaan aspirasi antara pasangan yang memenangkan pemilihan mauapun yang dikalahkan. Selain itu, kemenanganpun akan membawa dampak yang cukup besar pada sistem birokrasi di daerah tersebut. Tujuan utama dari pilkada langsung adalah untuk mencetak pimpinan daerah yang langsung membawa aspirasi masyarakat di daerah, sehingga keinginan tersebut dapat segera terealisasi. Pemimpin puncak tersebut harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat maupun dalam sistem birokrasi yang merupakan saluran pelayanan bagi masyarakat. Setiap pimpinan puncak pasti akan membawa perubahan dalam birokrasi yang dipimpinnya. Jangan berharap reformasi tata kepemerintahan bisa terjadi bila pimpinan puncak tidak

Pendahuluan Selama orde baru, banyak aspirasi daerah yang tidak dapat tersalurkan karena superioritas dari pemerintah pusat. Dengan adanya reformasi maka mulai terbukanya peluang dalam membangun daerah masing-masing. Reformasi dianggap sebagai momentum utama menuju era otonomi yang senantiasa diidam-idamkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai regulasi awal dari sistem otonomi daerah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 untuk mewujudkan perubahan Indonesia baru yang lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Sejak Undang-undang tersebut berlaku efektif banyak perubahan-perubahan mendasar dari sistem pemerintahan daerah. Hubungan pusat dan daerah yang selama ini bersifat sentralistis berubah menjadi desentralisasi. Namun masih ada beberapa kewenangan yang masih menjadi urusan pusat yaitu pada bidang peradilan, politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, serta moneter dan fiskal. Pendahuluan Selama orde baru, banyak aspirasi daerah yang tidak dapat ter

Suatu ritual unik yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat dusun Giyanti desa Kadipaten Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Ritual tersebut merupakan implementasi dari rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki yang diterima warga kampung. Acara tersebut oleh masyarakat setempat dinamakan “Nyadran”. Secara rutin dilaksanakan tiap tahunnya tepat pada Jum’at Kliwon bulan Muharram (Syuro). Bila dalam suatu tahun tidak terdapat hari Jum’at Kliwon, sebagai gantinya yaitu Jum’at Pahing. Kegiatan ini sama sekali tidak tergantung pada pihak manapun termasuk pemerintah daerah setempat. Jadi, ada ataupun tidak wakil dari pemerintah, acara terus berjalan sebagai mana mestinya dan tidak dapat diubah harinya selain yang telah disyariatkan secara turun temurun......... Pelajaran Dari Giyanti Dengan peristiwa “Nyadran” yang ada di dusun Giyanti tersebut, masyarakat telah membentuk suatu sosial kapital yang di dalamnya terdapat norma-norma yang wajib ditaati oleh semu