SANJAYA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Menghadapi perkembangan zaman menuntut daerah mampu berkompetisi dalam pembangunan. Otonomi daerah mengamanatkan bagi daerah agar mampu mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia . Desentralisasi akan dicapai apabila wewenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (central government), tetapi juga oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (zelfstandig), bersifat otonom (teritorial atau fungsional). Desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah. Oleh karena desentralis

Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebabkan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI hanya bisa dilakukan bila ada keputusan politik dari otoritas sipil, perintah Presiden dan persetujuan DPR. Sementara dalam hal kebijakan, strategi pertahanan dan dukungan administrasi maka TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan (Dephan). Dengan demikian merupakan cara untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kudeta dari oknum-oknum TNI bila posisi Panglima TNI ditempatkan Presiden langsung seperti yang terjadi di tubuh Polri. Posisi Panglima TNI pun mulai dilakukan bergantian dan tidak selalu bertumpu di Angkatan Darat. Kondisi ini memungkinkan perubahan doktrin selama ini yang ditancapkan pada kekuatan Angkatan Darat menjadi kekuatan gabungan sehingga Angkatan Udara dan Angkatan Laut bukan hanya sebagai kekuatan pelengkap saja. Suda