BIROKRASI oh BIROKRASI

Istilah birokrasi telah dikenal sejak abad 19 oleh Max Weber yang mengibaratkan birokrasi sebagai suatu mesin sehingga pejabat dalam lingkup birokrasi tersebut secara personal bebas. Lalu ada konsep birokrasi dari Hegel dan Karl Marx. Hegel berpendapat bahwa birokrasi adalah jembatan yang menghubungkan antara Negara dan masyarakat sedangkan Karl Marx (Marxis) berbeda dengan konsep Hegel, Marxis tidak mengenal istilah kepentingan umum yang dianut oleh Negara melainkan kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya......
(Thoha:2002)
Birokrasi tidak hanya dikenal di bidang pemerintahan saja, dalam dunia enterprise juga diperkenalkan istilah birokrasi namun dalam konteks yang berbeda. Bila dalam administrasi publik menyebutkan istilah birokrasi sebagai sistem untuk mengatur organisasi besar agar mencapai tingkat rasionalitas tertentu (Thoha:2002), sedangkan dalam dunia bisnis dengan merujuk beberapa literatur, istilah birokrasi diarahkan sebagai tingkat efisiensi pemakaian sumber daya tertentu dengan hasil yang maksimal. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah birokrasi dalam bidang publik yang masih relevankah untuk tetap digunakan karena telah banyak nada sumbang tertuju pada birokrasi pemerintahan.
Birokrasi di Indonesia sejak masa orde baru sampai dengan reformasi masih tetap identik dengan inefisiensi dan berbelit-belit. Ada istilah “Bila sesuatu sulit kenapa harus dipermudah”. Tudingan tersebut tampaknya tidak terlalu berlebihan dengan kondisi riil. Dengan birokrasi yang kita anut sekarang ini sangat rentan terhadap praktik KKN. Sebagai contoh, dalam pemberian pelayanan KTP yang telah menggunakan metode komputerisasi, bisa dilakasanakan dalam beberapa jam saja. Namun dengan berbagai alasan, sambil menunggu kebijaksanaan dari masyarakat untuk memberikan imbalan diluar biaya administrasi untuk mempercepat proses pembuatan. Sehingga jangan heran bila praktik-praktik KKN sulit diberantas bila dalam hal-hal kecilpun telah terjadi proses yang demikian.
Sistem administrasi di Indonesia masih kental dengan budaya tradisional. Ikatan keluarga pada jabatan-jabatan strategis, sipil maupun militer. Lalu ada ikatan alumni sekolah-sekolah yang nyata dapat terlihat di kalangan TNI maupun Polri. Bila Kapolri dari lulusan tahun tertentu, maka jabatan strategis yang memungkinkan akan dipegang oleh angkatan tersebut. Dengan demikian akan timbul jaringan baik dalam angkatan tahun kelulusan maupun dalam kekerabatan.
Beberapa pandangan yang salah kaprah terhadap birokrasi menurut M. Ma’sud Said (2007) yaitu :
1. Birokrasi sebangun dengan korupsi;
2. Birokrasi sebangun dengan inefisiensi dan inkompetensi;
3. Birokrasi sebangun dengan ukuran;
4. Birokrasi sebangun dengan rasionalitas dan administrasi yang kaku;
5. Birokrasi sebangun dengan hal-hal tertentu.
Bila birorasidi Indonesia sudah tidak relevan dengan situasi yang ada, lalu sistem apakah yang akan dipakai dan apa nama sistem tersebut?
Lanjutan isu birokrasi menurut pandangan M. Irfan Islamy (1998) dalam Mas’ud (2007) dan menurut pandangan kami harus diperbaiki citranya tanpa harus mengubah istilah birokrasi yang telah baik dirumuskan oleh para ahli yaitu :
 Birokrasi Dipenuhi oleh Kepentingan Politik
Posisi birokrasi makin kabur dengan maraknya kepentingan politik sehingga birokrasi bukan lagi sebagai alat penghubung antara rakyat dengan penguasa melainkan telah menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Bila birokrasi tidak memihak kepada penguasa maka jangan harap akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jadi yang paling utama untuk dibenahi adalah membersihkan birokrasi dari kepentingan politik. Sangat sulit untuk melakukannya namun bila dibiarkan maka birokrasi pemerintah akan semakin terpuruk dan rakyat tidak akan percaya lagi. Yang terjadi bila suatu organisasi tidak legitimate bukan tidak mungin organisasi tersebut akan bubar dan ditinggalkan masyarakatnya. Namun dalam konteks pemerintahan suatu Negara dengan kendali monopoli atas segala sesuatu mungkin jauh dari kata “bubar” tersebut.
 Lemahnya Proses Rekrutmen
Banyak sumberdaya manusia dalam birokrasi yang tidak profesional. Dengan adanya hubungan kekerabatan sangat sulit untuk menempatkan seseorang dalam tempat yang tepat. Kondisi ini diperparah dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Dengan tidak mengecilkan arti tenaga honorer namun kenyataannya pengangkatan tersebut bedasarkan belas kasihan dan tanpa melihat latar belakang pendidikan.
 Kaburnya Code of Conduct
Kaburnya kode etik aparat birokrasi (Code of Conduct) menyebabkan tidak tertibnya aparat birokrat. Para pegawai kurang kompetitif untuk suatu terobosan yang inovatif. Kurang kerja keras, kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan kurang-kurang lainnya. Dengan demikian harus ada penekanan yang jelas tehadap masalah ini, bila TNI/Polri mampu melaksanakan kode etiknya kenapa para PNS tidak bisa.
 Ketidakadilan Politik Kesejahteraan Pegawai
Jika dalam organisasi TNI/Polri ada tunjangan di luar gaji yaitu uang lauk pauk, kenapa dalam tubuh PNS tidak ada? Mungkin inilah salah satu ketidakadilan dalam pola manajemen kesejahteraan PNS. Setiap kenaikan gaji PNS senantiasa diimbangi dengan kenaikan kebutuhan lainnya yang menyebabkan peningkatan gaji tersebut tidak memberikan nilai lebih. Dengan ketidakadilan itu akhirnya PNS kurang responsif terhadap pekerjaan.

MODERENISASI KEKERASAN

Kekerasan bukan suatu hal yang baru bagi kehidupan umat manusia. Telah banyak proses perebutan kekuasaan di zaman monarchi kuno dengan cara menyerang dan membantai para lawan-lawan yang dianggap berbahaya. Pembantaian suatu kaum oleh kaum lainnya didasarkan pada pertalian darah sampai dengan bayi yang baru dilahirkan jika dianggap berbahaya akan disingkirkan. Meningkat dizaman perang dunia I dan II, dengan kecanggihan peralatan tempur memungkinkan manusia saling hantam dalam kuantitas yang cukup besar untuk suatu tujuan tertentu.
Secara umum, perilaku kekerasan merupakan bentuk intimidasi terhadap fisik dan mental seseorang ataupun kelompok kepada individu maupun kelompok lainnya. Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusi yang dapat berakibat kerugian fisik, materi bahkan yang lebih buruk lagi hilangnya nyawa seperti yang pernah terjadi di berbagai tempat di Indonesia.
Posisi bangsa Indonesia pun pernah terkotak-kotak dengan nuansa kedaerahan yang gampang dipecah oleh para penjajah. Cukup alot untuk menyatukan bangsa ini hingga perebutan kemerdekaan. Tentu masih ingat apa yang terjadi pada awal reformasi yang merupakan sejarah kelam dari proses perubahan paradigma kepemimpinan yang telah terkungkung sejak lama oleh suatu rezim kekuasaan. Berapa nyawa yang telah hilang, kerugian harta benda dan traumatis yang membekas terhadap para korban. Apa yang dialami bangsa Indonesia saat itu adalah bagian dari gejolak emosi yang berpuluh-puluh tahun telah dirasakan dan terpendam....


Sedikit melenceng dari demokrasi yang selalu di dengungkan dari awal reformasi yaitu tahapan yang kebablasan. Sehingga banyak pihak yang melencengkan arti demokrasi kearah aksi anarkis. Yang terjadi dalam masyarakat Indonesia setelah sepuluh tahun mengalami reformasi total di segala lini kehidupan makin menunjukkan masyarakat kita menjadi lebih liar dan sangat bebas mengekspresikan sikap tanpa batasan yang jelas. Teror bom di mana-mana, KDRT, mutilasi, dalam keluarga saling membunuh terkadang untuk hal-hal yang sepele.
Kekerasan telah menjadi trend sendiri di kalangan sebagian masyarakat Indonesia. Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, di lingkungan pendidikan, proses Pilkada, antar aparat, demonstrasi baik dilakukan mahasiswa maupun warga umum acapkali menimbulkan gejolak-gejolak yang sulit diselesaikan. Bila kita cermati berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi dalam tayangan-tayangan media, dengan tidak ada rasa malu dan terang-terangan mengekspresikan emosi seakan tersirat ada suatu kebanggaan bila telah berlaku demikian. Jadi tidak perlu kaget bila ada sekolah kedinasan yang terekspose media melakukan “cara kekerasan” dalam pembinaan disiplin peserta didiknya, sedangkan di tingkat Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi yang umumpun terang-terangan mengekspresikannya. Tawuran antar pelajar, mahasiswa bahkan antar umat bergama sudah sering menghiasi tayangan berita diberbagai media.
Kekerasan juga banyak digunakan oleh aparat dalam interogasi maupun mengeksekusi suatu permasalahan. Apa yang telah diberitakan tentang korban salah tangkap dan terus dilakukan persidangan yang jelas-jelas telah diketahui siapa pelakunya. Petugas menggunakan metode kekerasan untuk menjatuhkan mental sesorang yang dicurigai agar mengakui perbuatannya. Namun bila terjadi pada orang yang tidak sama sekali terlibat dalam suatu permasalahan? Itu merupakan tanda tanya besar yang harus kita cari jalan keluarnya. Lemahnya sistem yang diterapkan aparat (legal institution) menumbuhkan institusi baru (shadow institution ) yang berperan layaknya aparat dengan kemampuan pengamanan yang lebih responsif. Jangan heran ada beberapa kelompok premanisme terselubung berkedok pengamanan anggota perkumpulan yang melibatkan oknum-oknum aparat.
Baru-baru ini terjadi di Provinsi Jambi, seorang narapidana yang berusaha kabur dari Lembaga Pemasyarakatan. Usaha napi tersebut terbilang berhasil karena dapat menembus terali ruang tahanan sampai akhirnya tertangkap kembali. Luapan emosi para petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak terbendung lagi yang ditumpahkan dengan kekerasan fisik seperti menendang dan memukuli napi tersebut. Hasilnya sangat tragis yang dirasakan napi hingga mukanya nyaris tidak dapat dikenali lagi karena memar akibat tindakan aparat. Secara kelembagaan mungkin tindakan cepat yang dilakukan petugas dalam menangkap kembali napi tersebut merupakan suatu prestasi yang membanggakan namun tindakan brutal tersebut apakah dapat dipertahankan. Secara teori peralihan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan membawa dampak demokrasi proses pembinaan yang mengedepankan penghormatan dan penegakan hak asasi para narapidana serta demokratisasi pembinaan.
Menurut Jamil Salmi, beberapa bentuk kekerasan antra lain :
a. Kekerasan Langsung (direct violence)
Anggapan sebagian orang bahwa kekerasan merupakan tindakan seperti pembantaian, perang, tawuran dan sebagainya. Namun peristiwa tersebut merupakan konteks kekerasan dalam arti sempit. Dalam klasifikasi kekerasan langsung yaitu jenis kekerasan yang mengacu pada tindakan menyerang fisik atau psikologi seseorang secara langsung. Seperti pembunuhan, perampokan, perkosaan, pengusiran secara paksa yang mengakibatkan trauma fisik maupun psikis. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup.
b. Kekerasan Tidak Langsung (indirect violence)
Kekerasan ini mengarah pada tindakan yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Namun antara korban dengan pihak yang paling bertanggungjawab tidak terjadi suatu interaksi langsung. Kekerasan ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan yang yang sangat kejam karena terjadi di dalam suatu sistem yang terkadang pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut sangat merugikan orang lain. Seringkali kita mendengar kesalahan dalam perumusan kebijakan yang membawa malapetaka bagi masyarakat namun tidak dirasakan oleh pembuat kebijakan sehingga pembuat kebijakan tidak segara menyadari apa yang telah dirumuskannya. Memberikan BLBI yang berakibat hilangnya uang Negara yang semestinya dana tersebut dapat membantu program pengentasan kemiskinan namun akhrinya dikorup oleh segelintir orang yang dilindungi oleh suatu sistem.
c. Kekerasan Represif
Kekerasan ini tidak serta merta membahayakan kehidupan manusia namun tetap saja termasuk dalam pelanggaran berat. Kekerasan ini didasarkan pada pencabutan hak-hak sipil, politik mapun sosial. Hak sipil yaitu kebebasan dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hak politik yaitu mengarah pada tingkat partisipasi dalam demokrasi. Biasanya ada campur tangan pihak tertentu untuk melarang seseorang maupun kelompok dalam menentukan suatu parpol, suatu pilihan pimpinan perwakilannya sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman. Di era demokrasi sekarang ini banyak kejadian ini, seolah-olah memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan namun kenyataannya lebih buruk dari era orde baru, sekelompok atau individu tetap mendapat tekanan dari suatu aliran politik.
d. Kekerasan Alienatif
Kekerasan jenis ini merupakan pencabutan hak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan refresif. Seseorang ataupun kelompok dilarang dalam mengekspresikan budaya dan intelektualnya. Akibatnya ada rasa ketidakpuasan dalam pemenuhan kepuasan kerja.

Alasan seseorang melakukan tindak kekerasan yaitu antara lain disebabkan oleh kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya sehingga masyarakat maupun individu rentan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Adanya perbedaan perlakuan yang menjurus kearah diskriminasi memberikan dampak negatif kepada pembentukan watak seseorang sebagai konsekuaensi ketidaknyamanan apa yang telah diterimanya. Lalu kurangnya akses golongan tertentu dalam sumber kekuasaan atau sumber daya yang memunculkan rasa ketidakadilan, rasialisme atau bahkan hanya untuk menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian sangat diperlukan untuk memahami posisi masing-,masing individu agar tercipta rasa keadilan untuk menghindari segala bentuk kekerasan.



Sumber Bacaan

Jeanie, Leatherman dkk ; Memutus Siklus Kekerasan ; alih bahasa, Muba Simanihuruk dan Subhilhar; 2004 ; Gajah Mada University Press ;
Plath, David W dkk ; Gerakan Melawan Penindasan ; Pustaka Kendi ; 2001 ; Yogyakarta
Salmi, Jamil ; Violence and Democratic Society ; alih bahasa, Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar dan Komite Untuk Anti Kekerasan ; 2003 ; Yogyakarta

PENGUATAN FUNGSI DPD SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM KELEMBAGAAN DI INDONESIA

Pendahuluan
Jatuhnya rezim orde baru ditandai dengan adanya pergantian Presiden pada tahun 1998. Soeharto sebagai Presiden kedua bagi bangsa ini digantikan oleh BJ Habibie yang waktu itu merupakan Wakil Presiden. Namun setiap jatuhnya suatu rezim tentu tidak akan serta merta melahirkan demokrasi yang ideal, bisa saja tercipta rezim otoriter baru atau hanya demokrasi yang belum mempunyai arah yang jelas. Proses tersebut merupakan periode transisi yang pada umumnya menciptakan situasi politik dan aturan main sama sekali tidak menentu.
Transisi adalah tahapan awal terpenting yang sangat menentukan dalam proses demokratisasi. Dalam transisi pasti terjadi liberalisasi yang mungkin akan diakhiri dengan instalasi demokrasi dan transisi menuju demokrasi di setiap negara terjadi lewat beberapa jalur yang berbeda-beda. Samuel Huntington misalnya, melacak empat jalur transisi menuju demokasi. Pertama , transformasi atau transisi menuju demokrasi yang diprakarsai dari atas oleh rezim. Yang menempuh jalur ini antara lain Taiwan, Meksiko, India, Turki, Brazil, Peru, Ekuador, Guatemala, Nigeria, Pakistan dan Sudan. Kedua, transisi lewat transplacement atau negosiasi antara rezim yang berkuasa dengan kekuatan oposisi, seperti Nepal, Nikaragua, Mongolia, Bolivia, Honduras, El Savador, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Ketiga, replacement (pergantian) atau tekanan kekuatan oposisi dari bawah, yang meliputi Filipina dan Argentina. Keempat, intervensi dari luar, yang meliputi Granada dan Panama.
Menurut Donald Share, ada empat jalur utama proses transisi yang bervariasi menurut kecepatan (bertahap dan cepat) serta keterlibatan para pemimpin rezim (konsensual dan non konsensual). Jalur pertama, “Demokratisasi secara bertahap” yang kecepatannya bertahap (gradual) dan melibatkan para pemimpin rezim secara konsensual. Jalur kedua, transaksi yang berlangsung secara cepat dengan melibatkan para pemimpin rezim secara konsensual. Jalur ketiga, “transisi lewat perjuangan revolusioner” yang berlangsung secara bertahap (gradual) dan nonkonsensional. Jalur keempat, “transisi lewat perpecahan” (revolusi, kudeta, keruntuhan dan ekstriksi) yang berlangsung cepat tanpa jalur transisi itu, Share lebih menaruh perhatian serius pada jalur transaksi, yang dinilainya paling aman (damai) dan cepat tanpa perpecahan setelah transisi.
Banyak sekali perubahan terhadap aturan main dalam era demokratisasi, sehingga bagi sebagian masyarakat seringkali menimbulkan kebingungan terhadap pemahaman fungsi kelembagaan. Di sisi lain, situasi tersebut ada yang merupakan suatu peluang yang paling menguntungkan. Ada superioritas dari lembaga DPR yang selama ini tertekan pada bayang-bayang kekuasaan eksekutif, muncul kepermukaan dengan kekuatan baru yang cenderung menyampingkan lembaga keparlemenan lain. Idealnya antara DPR dan DPD memiliki fungsi dan kedudukan yang sama sehingga masing-masing aspirasi yang diemban dapat tepat sasaran.
Permasalahan yang terjadi dengan adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945, layakkah sistem keparlemenan di Indonesia disebut dengan “bicameral” dan bagaimana penguatan fungsi DPD sehingga kinerja lembaga tersebut dapat berfungsi optimal.


Pergeseran Fungsi Kelembagaan Pasca Amandemen Undang-undang 1945
Amandemen yang pertama yang terdiri atas 9 pasal dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, dilanjutkan dengan amandemen kedua yang mencakup 7 bab dan masing-masing terdiri dari beberapa pasal disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Serta amandemen yang ketiga dan keempat masing-masing disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan tanggal 10 Agustus 2002.
Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri secara historis dinilai sebagai naskah Undang-undang Dasar yang dimaksudkan bersifat sementara. Bahkan Bung Karno suatu hari menyatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 itu adalah “revolutie grondwet” dan “UUD kilat”, yang nantinya apabila keadaan sudah normal dengan sendirinya akan diganti dengan Undang-undang Dasar yang lebih sempurna. Selama ini memang muncul kekhawatiran psikologis mengenai kelestarian nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 itu. Karena itu, diusahakan untuk menghindarkan penggunaan istilah “penggantian” yang berkonotasi total. Oleh sebab itu, tradisi yang dipraktekkan di Amerika Serikat dinilai lebih realistis, yaitu dengan naskah amandemen yang bersifat tersendiri yang nantinya dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah asli Undang-undang Dasar 1945.
Pergeseran fungsi kelembagaan membawa dampak yang cukup besar pada reformasi kelembagaan itu sendiri. Kedaulatan yang selama ini ada pada kekuasaan tertinggi yang dicerminkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dikembalikan kepada rakyat langsung dengan pelaksanaannya menurut Undang-undang Dasar. Sikap tegas ini tertuang pada amandemen ketiga pada pasal 1 ayat (2).

EKONOMI PANCASILA MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI

Sejarah Perkembangan Kapitalisme
Sedikit menengok pada sejarah dunia, pada kejayaan jiwa dan semangat kapitalisme yang menekankan kepada kebebasan tanpa batas-batas tertentu sehingga terjadi ketidakseimbangan antara masing-masing individu. Jiwa dan semangat kapitalisme tersebut dituangkan oleh Adam Smith dalam teori dasar kapitalisme sebagai berikut :
1. Pengakuan hak milik tanpa batas-batas tertentu;
2. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi;
3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin;
4. Kebebasan melakukan kompetisi;
5. Mengakui hukum ekonomi pasar bebas.
Smith percaya bahwa untuk mencapai suatu kemakmuran, masing-masing individu diberikan kebebasan dalam berusaha dan berkompetisi tanpa campur tangan pemerintah.
Sistem kapitalis tentu saja akan memojokkan kaum lemah, para pekerja yang menggantungkan kehidupan pada pemilik modal. Sudah barang tentu, para pemilik modal akan menguras sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia demi keuntungan pribadi. Kapitalime diasumsikan sebagai hewan liar yang lapar dan siap memangsa siapa saja yang ada di depannya untuk kepentingan perutnya.
Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalis, yaitu :
1. Eksploitasi
Menandakan pengerukan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia demi kepentingan pemilik modal sehingga para pekerja tidak akan mendapatkan nilai tambah dari apa yang telah dikerjakan dan segala pemikirannya yang tidak lebih dari sebagai budak pemilik modal;
2. Akumulasi
Memberikan nilai tambah dari apa yang telah didapat dan senantiasa ingin terus bertambah agar terjadi penumpukan yang tak lain adalah memperkaya diri sendiri;

3. Ekspansi
Sering digunakan oleh kaum penjajah untuk melebarkan sayapnya agar didapat suatu dunia baru yang lebih makmur dari yang telah didapat selama ini.

Berkembangnya Sistem Sosialis
Suatu sifat yang alamiah dari manusia, jika yang dirasakan oleh dirinya sangat tidak menyenangkan, maka manusia tersebut akan berontak. Naluri tersebut yang dirasakan sebagai konsep kepedulian sosial terhadap sesama manusia oleh Karl Marx yang merupakan pencetus konsep sosialis. Disadari atau tidak, konsep sosialis merupakan tandingan baru sebuah kapitalisme untuk menjawab tantangan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal.
Sosialisme identik dengan dasar produksi besar yang mengandalkan mesin untuk bekerja. Hal tersebut dikarenakan pada zaman kapitalis, industri mengalami kemajuan yang tinggi, namun dengan beralihnya sistem kapitalis menuju sosialis, industri tersebut ditinggalkan dan menjadi aset yang sangat berharga bagi perjuangan rakyat tertindas dalam membangun sosialisme. Dalam sistem sosialis tidak memberlakukan sistem persaingan yang anarkis, sehingga diantara golongan lemah dan yang kuat tidak terdapat perbedaan.
Seperti kita ketahui bahwa dari zaman penjajahan dulu, berawal dari perdagangan. Dengan kekuatan modal dan kejelian penjajah, sehingga mau tidak mau kita harus patuh dalam aturannya. Sebagai contoh pengusaha pada waktu itu, mempunyai saingan dalam usahanya yang makin hari membuatnya jatuh bangun. Samapi akhirnya pengusaha tersebut mengalami pailit sampai harus menjual aset-aset yang dimilikinya. Demi untuk bertahan, pengusaha tersebut berhutang pada pemilik modal dengan jaminan tertentu dan bunga yang tinggi serta jangka waktu yang relatif pendek. Pemilik modal tentunya akan berusaha agar hutang tersebut tidak dapat dikembalikan agar apa yang dijaminkan menjadi miliknya. Fenomena inilah yang menjadikan orang-orang Indonesia pada waktu itu semakin tunduk pada kekuasaan para pemilik modal.
Apa yang terjadi di Indonesia merupakan penyegaran kembali zaman kapitalis. Dengan penguasaan aset-aset yang seharusnya dimiliki oleh Negara malah menjadi milik swasta. Tidak dapat disangkal bahwa swastanisasi merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga kredibilitasnya. Seiring dengan berkembangnya kapitalime di Indonesia merupakan bentuk penjajahan model baru, dan harus menjadi perhatian bagi kita semua untuk mengantisipasi.
Di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 telah dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jadi semua yang terkandung di alam ini merupakan milik Negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran Rakyat Indonesia. Kita lihat sekarang ini, minyak bumi yang merupakan sumber kekayaan Negara kita tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Air yang begitu melimpah sampai terjadi banjir di mana-mana tetapi ada juga rakyat yang mengalami kekeringan sehingga untuk minum pun sulit. Negara yang subur dan begitu bersahabat tidak mampu menutupi kebutuhan pangannya.
Adanya bentuk penjajahan model baru tersebut membiarkan Negara menjadi penonton eksploitasi minyak bumi oleh pihak-pihak asing. Membiarkan sumber-sumber air dikuasai oleh Negara lain dan dengan terpaksa harus mengimpor kebutuhan pangan padahal Negara ini kaya.

Penjajahan Dalam Era Globalisasi
Pola hidup konsumtif menyebabkan Indonesia dilirik Negara lain yang notabene adalah pemilik modal untuk mengembangkan usahanya. Dibungkus manis dengan kata-kata globalisasi dan perdagangan bebas sehingga Indonesia makin larut dalam rezim kapitalis. Mengutip pendapat Y.B. Mangunwijaya dalam Mubyarto bahwa :
“Tekanan yang terkesan ngotot dari Negara-negara maju agar Negara-negara sedang berkembang menghormati dan melaksanakan HAM bersamaan dengan meningkatnya Liberalisasi perdagangan, kini semakin jumbuh dengan gerakan menuju globalisasi. Negara maju ingin barang-barang dan teknologi yang dihasilkan tidak terhambat dalam memasuki pasar Negara-negara berkembang, tetapi sekaligus berusaha keras agar jangan sampai barang-barang hasil industri padat karya dari Negara sedang berkembang yang terlalu murah, memasuki pasar mereka dengan leluasa dan menyaingi barang-barang hasil produksi mereka. Maka mereka berusaha mempengaruhi kebijaksanaan dan sikap Negara sedang berkembang terhadap kondisi buruh maupun upah buruh, dan kebijaksanaan terhadap perlindungan lingkungan hidup.”
Lebih lanjut dikatakan penyebab berbagai ketentuan ISO misalnya diperkenalkan, yang berarti barang-barang dari Negara sedang berkembang harus memenuhi aturan mereka jika ingin masuk ke pasar Negara-negara maju. Maka dengan ketentuan itulah Negara maju menjaga agar tidak terjadi persaingan terhadap barang-barang yang telah dihasilkannya.
Menjamurnya supermarket di kota-kota besar juga merupakan bentuk penjajahan atas masyarakat miskin. Keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan warga yang bekerja dalam sektor informal. Masyarakat cenderung berbelanja pada supermarket yang memberikan berbagai pelayanan dan fasilitas ketimbang pada pedagang kaki lima. Padahal peran sektor informal tersebutlah yang mengurangi dampak krisis yang terjadi pada tahun 1997 lalu.

Sistem perekonomian Indonesia
Di dalam Pancasila secara jelas disebutkan tentang falsafah hidup bangsa ini yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab dalam persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial. Amatlah penting jika kita menghubungkan semangat Pancasila dalam kehidupan ekonomi kita.
Mubyarto mengatakan, “Ekonomi Pancasila adalah ekonomi moral bukan sekedar Political Economy karena jiwanya adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah tertanam pada kalbu seluruh warga bangsa.”
Pendasaran ekonomi Pancasila terletak pada penggabungan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan khususnya pemimpin dunia usaha, politisi dan para ulama.
“Pertanyaan yang cukup mengganggu adalah mengapa kebijaksanaan atau politik ekonomi kita selama bertahun-tahun merdeka tidak kunjung didasarkan secara nyata pada pasal 33 dan Pancasila? Jawabnya adalah karena teori ekonomi Pancasila belum tersedia secara mantap dan baku sebagai acuan dan sumber-sumber kebijaksanaan ekonomi” (Mubyarto:Reformasi Sistem Ekonomi,28)
Dengan kita menerapkan sistem ekonomi Pancasila berarti kita telah berusaha menerapkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam setiap kegiatan ekonomi. Sistem tersebut tidak mengenal persaingan yang tidak sehat dan rezim kekuasaan antara atasan dan bawahan. Sistem tersebut cenderung menggunakan istilah orangtua dan anak dalam interaksi perekonomiannya.
Kita tahu bahwa bukan hanya Indonesia saja yang dihantam oleh terjangan krisis ekonomi, banyak Negara di berbagai belahan dunia ini yang mengalami nasib serupa. Tapi kenapa Indonesia begitu terpuruk? Tampak jelas selama masa orde baru, pemerintah kita lebih percaya pada peranan swasta yang berkembang dalam konglomerat. Konglomerat merupakan aplikasi penerapan pada sistem ekonomi kapitalis sebagai pemilik modal besar. Untuk menjalankan usaha besarnya, mereka cenderung menggunakan modal besar sekalipun modal tersebut pinjaman kepada pihak luar negeri. Inilah yang menyeret kita kedalam jurang keterpurukan akibat krisis ekonomi. Jika dibandingkan dengan Taiwan dan Jepang yang mengaplikasikan sistem ekonomi kerakyatan, mereka bisa bertahan dan selamat dari badai krsisis ekonomi. Mereka mengandalkan pada kekuatan ekonomi kecil tanpa dukungan dana besar dari pihak manapun.

Kesimpulan
Dengan beberapa penjelasan singkat di atas, semakin dapat meyakinkan kita bahwa sistem ekonomi besar bukan pilihan terbaik dalam implementasinya. Sebaliknya sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini merupakan model acuan kita untuk menata kehidupan ekonomi yang akhir-akhir ini mengakar kuat pada kapitalis.
Model yang diterapkan oleh Taiwan dan Jepang adalah tantangan kita untuk menirunya. Bagaimana besarnya kemauan dari warga kecil untuk berusaha kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah lebih berat kepada pembangunan multidimensi yang memberikan kebebasan pada individu tanpa batas.


Referensi
A. Buku-buku
Undang-undang Dasar 1945
Mubyarto; Reformasi Sistem Ekonomi; Yogyakarta; Aditya Media; 1999.
Thoha, Miftah; Perilaku Organisasi; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2007.
Triwibowo, Darmawan. dan Bahagijo. Sugeng; Jakarta; Pustaka LP3ES;2006.

B. Lain-lain
www.rumahkiri.net. industrialisasi sosialis. Darwin Iskandar.
www.nasyiah.or.id. Membumikan Negara Kesejahteraan. Dewi Amanatun.
www.hidayatullah.co.id. Liberalisme Kapitalisme Menyerbu Indonesia. Ahmadsamantho