GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

        

        Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.

    Kegiatan tersebut dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung. 

        Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa operasi Pasar Minyak Goreng ini bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai retail modern maupun sebagian pasar tradisional. Kelangkaan tersebut disebabkan masih adanya hambatan-hambatan pada rantai tataniaga minyak goreng dalam implementasi HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Operasi Pasar di Kabupaten Lampung Timur ini akan di kucurkan sebanyak 6.000 Liter

    Arinal juga menambahkan, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok minyak goreng sawit, "Saya berharap kepada Pemerintah kab/kota melakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi ekstra tentang HET minyak goreng sawit terutama kepada para pedagang/agen di pasar tradisional dan adanya sanksi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 apabila tidak di terapkan.
2. Melaksanakan pembinaan penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit di Wilayah Masing-masing baik di tingkat distributor, agen maupun pengecer.
3. Memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok minyak goreng sawit di pasar-pasar tradisional dan ritel modern secara intensif untuk penyaluran penyediaan minyak goreng sawit serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar tradisional dan ritel modern
4. Memediasi antara pedagang dan agen/distributor dengan tujuan untuk diimplementasikannya HET minyak goreng sawit.
5. Melakukan penambahan stok barang.
6. Koordinasi efektif dengan stakeholder terkait, seperti produsen, distributor,satgas penyelesaian masalah pangan
7. Melakukan komunikasi yang baik dengan media terkait penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit di wilayah masing-masing dalam rangka menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif antara lain dengan media briefing berkala dan kebutuhan.

MENTERI PERDAGANGAN KUNJUNGI LAMPUNG

Menteri Perdagangan (Mendag) RI M Lutfi meninjau Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, Kamis (24/2/2022).

Mendag memastikan permasalahan minyak goreng di Provinsi Lampung akan segera diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama, mengingat kebutuhan minyak di Lampung tak terlalu banyak. Hanya sekitar 600 ribu liter perhari dengan asumsi kebutuhan perkapita/ perhari sebesar 0,07 liter.

"Masalah di Lampung minyaknya tidak banyak. Sekarang saya sedang memastikan distribusi ini di pasar. Supaya bisa jalan dan bisa memenuhi kebutuhan di Lampung," kata Mendag.

Salah satu pedagang mengaku sudah dua bulan tidak mendapatkan minyak goreng dari PT Bumi Waras. Padahal, sebelumnya dia mengklaim bisa mendapatkan minyak goreng curah satu drum atau 200 kilogram setiap minggunya.

"Biasanya dari BW memgirimkan minyak dalam seminggu dapat dua ratus kilogram minyak curah. Sekarang hanya dapat yang kemasan, tapi pasokannya kurang," keluhnya kepada Menteri.

Setelah melakukan peninjauan di Pasar Pasir Gintung, Mendag melaksanakan Rakor bersama Gubernur dan Para Kepala Dinas Perindag se Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya di rakor tersebut, Gubernur Arinal menyampaikan ucapan terimakasih kepada Menteri Perdagangan. Semoga dengan kehadiran Menteri di Lampung bisa memberikan solusi terhadap kelangkaan minyak goreng.

Menteri Perdagangan siap menyuplai CPO (minyak nabati) untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Provinsi Lampung setiap bulannya. Lutfi mengatakan, kebutuhan minyak goreng di Provinsi Lampung sekitar 600 ribu liter perhari atau 18 juta liter perbulannya.

"Kita akan memasok Lampung, kebutuhanmya sekitar 18 juta liter perbulan. Ini akan dikontrakkan langsung dengan CPO harga subsidi Rp9.300 perkilogram," kata Mendag usai rapat koordinasi di Mahan Agung.

Dia menjelaskan, ada tiga perusahaan minyak goreng di Lampung: CV Sinar Laut, PT Domus Jaya, PT Tunas Baru Lampung (TBL).

Sehingga, Lutfi berharap, minyak goreng di Lampung bisa kembali normal, paling lambat akhir pekan mendatang. "Jadi masalah minyak goreng bisa selesai hari minggu dengan adanya kontrak baru. Mudah -mudahan menjelang normal sampai akhir minggu depan," sebutnya

KASAT POL PP INSTRUKSIKAN LANGKAH PENANGANAN COVID DI INTERNAL SAT POL PP

Menyikapi situasi perkembangan penambahan jumlah kasus covid -19 di Provinsi Lampung yang semakin meningkat, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan rapat internal di Aula Mako Abdul Latif Kompleks Kantor Sat Pol PP Provinsi Lampung, Senin 21/2/2022.

Kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP Provinsi Lampung, M. Zulkarnain, S.Sos, M.Si yang dihadiri oleh para pejabat Administrator, pejabat Pengawas dan Fungsional. Dalam Arahannya Kasat menyampaikan bahwa Lampung adalah Provinsi di luar Jawa Bali yang cukup signifikan peningkatan kasus Covid-19.

"Lampung adalah Provinsi Luar Jawa Bali yang sangat signifikan peningkatan kasus Covid-19, ujar Kasat. "Faktor penyebaran tersebut merupakan bukti bahwa terjadi pergerakan atau mobilisasi dari dan ke Provinsi Lampung", tambah Kasat.

Atas hal tersebut maka perlu langkah strategis dari jajaran Sat Pol PP guna mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran kasus Corona. Hal yang bisa diambil adalah dengan cara mengoptimalkan vaksinasi hingga Vaksin ketiga. "Semua Anggota Sat Pol PP yang tidak memliki riwayat penyakit tertentu dan aman untuk vaksin, maka wajib vaksin hingga vaksin ketiga", lanjut Kasat

(Foto : Doc Penulis)

KASAT POL PP TEGASKAN TIGA HAL DALAM RAKOR ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 VARIAN OMICRON

Terdapat kecenderungan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid - 19 baru dalam 1 minggu terakhir ini. Peningkatan tersebut perlu disikapi dengan positif karena ini merupakan kinerja dari petugas di lapangan yang melakukan skrining secara aktif termasuk skrining di Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan Pendidikan. Pada bulan Januari sudah ditemukan 130 kasus positif di 11 Kabupaten (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro Tulang Bawang, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Way Kanan) sehingga perlu diwaspadai adanya gelombang ke 3 sebagaimana gelombang ke 2 pada awal tahun 2021.

Dilain kasus, ada lima belas Kabupaten dan  Kota sudah mencapai target Dosis 1 > 70% namun belum mencapai tingkat Herd Immunity dengan rincian 3 Kabupaten Kota Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Dosis 1 berdasarkan fasilitas kesehatan yaitu Bandar Lampung : 97,24%,  Lampung Selatan : 84,38%, Pesawaran : 76,63%. 15 Kabupaten Kota dengan Capaian Cakupan Vaksinasi Dosis 1 untuk Usia Lanjut > 60%, Cakupan Vaksinasi Dosis 1 untuk Usia Lanjut sebesar 70,36%. Cakupan Vaksinasi pada anak sd tanggal 29 Januari 2022 sebesar 59,76%. 15 Kabupaten Kota yang sudah melaksanakan vaksinasi untuk Anak-Anak (6 sd 11 tahun), 5 Kabupaten Kota memiliki cakupan tertinggi untuk vaksinasi pada anak Dosis 1 yaitu Metro, Pesawaran, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Lampung Selatan.

Hal tersebut tergambar pada kegiatan Rakor yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Lampung, Ir. Fahrizal Darminto di ruang Abung (31/1/2022)

Secara alamiah virus akan terus bermutasi untuk mempertahankan hidupnya, Omicron merupakan salah satu mutasi virus COVID-19 yang ada saat ini. Perbedaan utama Omicron dengan varian lain adalah penularan lebih cepat dan banyak, namun tingkat perawatan dan tingkat keparahan kasus varian Omicron lebih rendah dibandingkan dengan varian delta.

Yang perlu diwaspadai adalah dengan kondisi geografis dari Provinsi Lampung sebagai provinsi terdekat dengan DKI Jakarta yang memiliki kasus Omicron terbanyak dan juga sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sehingga perlu dilakukan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Omicron. Sebagian Besar Kabupaten Kota telah berada di PPKM Level 1 sehingga semakin banyak aktivitas yang dikerjakan secara fisik seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata yang bila tidak dilakukan antisipasi maka akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 dengan varian omicron yang memiliki tingkat penularan sangat cepat sehingga Perlu Kewaspadaan tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Kasat Pol PP menyampaikan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian. Pertama, setiap OPD/ Satker di Pemerintahan wajib mematuhi Prokes terutama dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan Pergub Lampung Nomor 58 Tahun 2021. Yang kedua, meningkatkan   Patroli dan penegakan hukum di tempat wisata terutama di hari-hari libur (weeknd) dan hari-hari besar lainnya. Pergub tersebut harus ditaati oleh semua pihak termasuk pemilik tempat wisata yang salah satunya  mematuhi pembatasan pengunjung yang hadir. Dan yang terakhir agar lebih mengefektifkan Posko di Kabupaten/ Kota terutama Satgas Linmas di Desa dan Kelurahan.

Tampak hadir dalam Rakor tersebut, Karo Ops Polda Lampung, Perwakilan dari Korem 043 Gatam, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Lampung, Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung dan perwakilan dari Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Pesawaran dan Pemkab Lampung Selatan.

MOMEN KEBERSAMAAN ANGGOTA SAT POL PP PROVINSI LAMPUNG DENGAN ANGGOTA DIT SAMAPTA POLDA LAMPUNG

GUBERNUR ARINAL KUNJUNGI LAMPUNG UTARA

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kembali melakukan kunjungan kerja di Kabupaten/ Kota, kali ini Kabupaten yang dipilih Gubernur adalah Lampung Utara pada Kamis, 20/1/2022.

Kunjungan kerja Gubernur yang dipusatkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Kotabumi, untuk meresmikan 31 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan se-Provinsi Lampung dan menyerahkan sejumlah bantuan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, Gubernur Arinal menyerahkan berbagai bantuan berupa Cultivator 1 unit, Handtraktor 2 unit, Pompa Air 1 unit, Asuransi Petani Lansia 80 orang. Tanaman Obat Jahe dan kencur 35 ha, Bibit & Saprodi P2L KWT, Corn Sheller 1 unit, Benih Jagung Hibrida 150 ha, Benih padi inbrida 1.874 ha, Bibit buah 6000 batang, berasal dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.

Kemudian, Bantuan Ternak Sapi sebanyak 10 ekor untuk 1 kelompok (penerima Kelompok Sidodadi), Bantuan ternak itik sebanyak 100 ekor (penerima Kelompok Sumber Mulya), Bantuan Operasional dan Sarana Pendukung Kegiatan SikomandanI senilai Rp 683.473.000, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ada juga bantuan yang bersumber dari  Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan berupa Restoking Perairan Darat kepada Pokmaswas Cahaya Makmur Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur. Dengan rincian: Benih ikan jelabat 20.000 ekor, Benih ikan patin 17.500 ekor, Benih ikan nila 25.000 ekor, Benih ikan baung 20.000 ekor.

Berasal dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diberikan Bantuan benang emas 20 pack untuk 10 pengrajin tapis.

Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bantuan berupa Gerobak Souvenir 2 unit, Rombong motor 2 unit, Alat roasting kopi 1 unit
Dinas Kesehatan memberikan Program Perbaikan Gizi Masyarakat (PMT Balita, PMT Bumil KEK, ruang laktasi, Anthapometry tahun 2021 dan 2022, Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2021 dan 2022, Pengelolaan KIA tahun 2021 dan 2022, Pengendalian Penyakit Menular tahun 2021, Survaiance dan Pencegahan Penyakit Menular tahun 2021.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan bantuan berupa Buku 184 exp dan 32 CD untuk Perpustakaan Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa Pembangunan Shelter Way Tebabeng 1 unit. Biro Kesejahteraan Rakyat menyalurkan Bantuan Sosial 3 paket, Bantuan Hibah beras untuk 1 Pondok Pesantren Bantuan hibah Rumah Ibadah 1 masjid.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi oleh sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Provinsi seperti Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Asisten Bidang Ekubang, Inspektur, Kasat Pol PP, Kepala Bappeda dan lain-lain. Sedangkan dari Kabupaten hadir Bupati Lampung Utara Budi Utomo, SE, MM, anggota Forkopimda Lampung Utara, serta didampingi sejumlah Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator lingkup Kabupaten.

Acara kunjungan dilanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada para pejabat di Kabupaten Lampung Utara yang di laksanakan di Aula Tapis kompleks perkantoran Kabupaten.

SAT POL PP PROVINSI LAMPUNG KOLABORASI LATIHAN KEBUGARAN JASMANI BERSAMA DIREKTORAT SAMAPTA POLDA LAMPUNG

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Anggota Sat Pol PP dalam pelaksanaan kegiatan maka dibutuhkan kondis fisik yang prima dan bugar. Kebugaran jasmani harus tertanam baik secara individu maupun kelompok.

Hal tersebut sejalan dengan penekanan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, M. Zulkarnain, S.Sos, M.Si pada kegiatan pembinaan bersama anggota Sat Pol PP dan Direktorat Samapta Polda Lampung pada hari Rabu, 19/1/2022 bertempat di Lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung. "Anggota Sat Pol PP harus memiliki fisik yang prima sehingga kegiatan yang dibebankan dapat berjalan optimal", ujar Kasat Pol PP.

Kegiatan ini diikuti oleh 300an Anggota Sat Pol PP dan 100an Anngota Polri dari Unsur Dit Samapta Polda Lampung. Kegiatan diawali dengan lari bersama sejauh lebih kurang 5 Km dan diakhiri senam peregangan. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris, Kabid SDM dan Kabid Tibum dari unsur Sat Pol PP sedangkan dari Dit Samapta hadir AKBP. M. Darmawan Kasubdit Samapta dan beberapa perwira Dit Samapta.

"Selain Pembinaan fisik, juga yang terpenting adalah sinergitas antar institusi, karena dalam pelaksanaan tugas lapangan Sat Pol PP dan Kepolisian akan selalu berdampingan terutama dalam tugas mewujudkan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apalagi pelaksanaan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi", tambah Kasat Pol PP.

WAGUB PANTAU PUPUK DAN PESTISIDA

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, memonitoring ketersediaan pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kios Makmur Desa Kali Sari Kecamatan Natar, Selasa (18/1).

Wakil Gubernur menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini dilakukan secara periodik guna meminimalisir kelangkaan pupuk karena di tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi kelangkaan. "Semoga situasi ini terjaga, karena pupuk pada prinsipnya adalah yang paling menentukan," kata Wagub.

Wagub Chusnunia, menambahkan, bahwa Gubernur Lampung berhasil memimpin Provinsi Lampung, dalam kondisi berat saat pandemi Covid-19. "Kebijakan-kebijakan Pak Gubernur di bidang pertanian sangat mendorong agar para petani terjaga produksinya, Alhamdulillah bidang pertanian meningkat, dan itu menjadi tulang punggung perekonomian,  pertumbuhan ekonomi bagus, angka kemiskinan turun 1 digit dan ini merupakan sebuah rekor prestasi," katanya. 

Oleh karena itu semua pihak harus bahu membahu di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Arinal Djunaidi agar kebijakan-kebijakannya dapat terlaksana sampai di tingkat bawah, dan pada akhirnya apa yang kita harapkan bahwa kesejahteraan petani bisa meningkat dan mengurangi beban rakyatnya.

"Ini tentunya memerlukan sinergi lintas sektoral, termasuk juga lintas organ baik itu swasta, BUMN,  Kementerian,  forkopimda," tambah Wagub.

Sementara Plt Assistant Vice Presiden PT. Pupuk Indonesia,  Niko Setiawan menjelaskan kalau pupuk subsidi terbatas, nanti kita siapkan pupuk non subsidi dengan program KPB. Jadi berapa kebutuhan petani yang tidak dipenuhi oleh pupuk subsidi, akan kita gandeng pemenuhannya dengan KPB untuk pupuk non subsidi.

"Intinya akan sinergikan dengan Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten, dengan koordinasi aktif dengan Dinas Pertanian, akan kita optimalkan penyediaan di pupuk non subsidi," kata Niko.

Sedangkan Maryanto pemilik kios pupuk Makmur, Desa Kali Sari Kec. Natar Meminta solusi terkait seringnya terjadi kelangkaan pupuk antara bulan Desember sampai pertengahan tahun. "Memohon agar pupuk non subsidi dikeluarkan agar di petani tidak terjadi kelangkaan pupuk," kata dia.

Menanggapi kelangkaan yang sampat terjadi  Plt Assistant Vice President (AVP) PT. Pupuk Indonesia (Persero) Niko Setiawan, menjealaskan, terkait kelangkaan pupuk yang terjadi pada Desember kemarin.

Empat bulan ini kami memproduksi pupuk non subsidi, karena di wilayah jawa tengah sedang membutuhkan pupuk subsidi, tambah Niko.

Dalam kegiatan monitoring tersebut, turut mendampingi Wagub yaitu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kasat Pol PP dan Karo Perekonomian.