GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
        





        Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.
    Kegiatan tersebut dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung. 
        Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa operasi Pasar Minyak Goreng ini bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai retail modern maupun sebagian pasar tradisional. Kelangkaan tersebut disebabkan masih adanya hambatan-hambatan pada rantai tataniaga minyak goreng dalam implementasi HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Operasi Pasar di Kabupaten Lampung Timur ini akan di kucurkan sebanyak 6.000 Liter
    Arinal juga menambahkan, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok minyak goreng sawit, "Saya berharap kepada Pemerintah kab/kota melakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :
  1. Melakukan sosialisasi ekstra tentang HET minyak goreng sawit terutama kepada para pedagang/agen di pasar tradisional dan adanya sanksi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 apabila tidak di terapkan.
  2. Melaksanakan pembinaan penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit di Wilayah Masing-masing baik di tingkat distributor, agen maupun pengecer.
  3. Memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok minyak goreng sawit di pasar-pasar tradisional dan ritel modern secara intensif untuk penyaluran penyediaan minyak goreng sawit serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar tradisional dan ritel modern
  4. Memediasi antara pedagang dan agen/distributor dengan tujuan untuk diimplementasikannya HET minyak goreng sawit.
  5. Melakukan penambahan stok barang.
  6. Koordinasi efektif dengan stakeholder terkait, seperti produsen, distributor,satgas penyelesaian masalah pangan
  7. Melakukan komunikasi yang baik dengan media terkait penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit di wilayah masing-masing dalam rangka menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif antara lain dengan media briefing berkala dan kebutuhan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

KASAT POL PP TEGASKAN TIGA HAL DALAM RAKOR ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 VARIAN OMICRON

-
Image
Terdapat kecenderungan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid - 19 baru dalam 1 minggu terakhir ini. Peningkatan tersebut perlu disikapi dengan positif karena ini merupakan kinerja dari petugas di lapangan yang melakukan skrining secara aktif termasuk skrining di Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan Pendidikan. Pada b ulan Januari sudah ditemukan 130 kasus positif di 11 Kabupaten (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro Tulang Bawang, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Way Kanan) sehingga perlu diwaspadai adanya gelombang ke 3 sebagaimana gelombang ke 2 pada awal tahun 2021. Dilain kasus, ada lima belas Kabupaten dan  Kota sudah mencapai target Dosis 1 > 70% namun belum mencapai tingkat Herd Immunity dengan rincian 3 Kabupaten Kota Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Dosis 1 berdasarkan fasilitas kesehatan yaitu Bandar Lampung : 97,24%,   Lampung Selatan : 84,38%, Pesawaran : 76,63%. 1 5 Kabupaten Kota dengan Capaian Cakup...
Read more

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,   Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87  Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;   Mengingat   : 1.       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2.       Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keh...
Read more