KABINET PRESIDEN JOKO WIDODO

-
1. Menteri Sekretaris Negara - Pratikno
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) - Andrinof Chaniago
3. Menteri Koordinator Kemaritiman - Indroyono Susilo
4. Menteri Perhubungan - Ignasius Johan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan - Susi Pujiastuti
6. Menteri Pariwisata - Arif Yahya
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Sudirman Said
8. Menteri Koordinator Polhukam - Laksamana Tedjo Edy Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri - Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri - Retno L.P Marsudi
11. Menteri Pertahanan - Jenderal (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Yasona Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika - Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Yudi Chrisnandi
15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian - Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan - Bambang Brodjonegoro
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara - Rini Soemarno
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Puspa Yuda
19. Menteri Perindustrian - Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan - Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian - Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan - Hanif Dhakiri
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Basuki Hadi Muljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Siti Nurbaya
25. Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang - Ferry Mursidan Baldan
26. Menteri Koordintor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Puan Maharani
27. Menteri Agama - Lukman Hakim Saipudin
28. Menteri Kesehatan - Nila Moeloek
29. Menteri Sosial - Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Yohana Yembise
31. Menteri Budaya dan Pendidikan Dasar dan Menengah - Anies Baswedan
33. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi - M. Nasir
34. Menteri Pemuda dan Olahraga - Imam Nahrawi
35. Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Marwan Jafar

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  b...
Read more

SAT POL PP PROVINSI LAMPUNG KOLABORASI LATIHAN KEBUGARAN JASMANI BERSAMA DIREKTORAT SAMAPTA POLDA LAMPUNG

-
Image
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Anggota Sat Pol PP dalam pelaksanaan kegiatan maka dibutuhkan kondis fisik yang prima dan bugar. Kebugaran jasmani harus tertanam baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut sejalan dengan penekanan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, M. Zulkarnain, S.Sos, M.Si pada kegiatan pembinaan bersama anggota Sat Pol PP dan Direktorat Samapta Polda Lampung pada hari Rabu, 19/1/2022 bertempat di Lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung. "Anggota Sat Pol PP harus memiliki fisik yang prima sehingga kegiatan yang dibebankan dapat berjalan optimal", ujar Kasat Pol PP. Kegiatan ini diikuti oleh 300an Anggota Sat Pol PP dan 100an Anngota Polri dari Unsur Dit Samapta Polda Lampung. Kegiatan diawali dengan lari bersama sejauh lebih kurang 5 Km dan diakhiri senam peregangan. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris, Kabid SDM dan Kabid Tibum dari unsur Sat Pol PP sedangkan dari Dit Samapta hadir AKBP. M. Darma...
Read more

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,   Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87  Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;   Mengingat   : 1.       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2.       Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keh...
Read more