Dewan Terpilih 2009 - 2014

-
Berdasarkan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Lampung Barat Terpilih Tahun 2009 - 2014 yang berlangsung di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Sabtu 16 Mei 2009, Calon Anggota DPRD terpilih adalah sebagai berikut :

A.Daerah Pemilihan I (Kecamatan Bengkunat Belimbing, Bengkunat, Ngambur dan Pesisir Selatan)
1. Syahrial, ST (PAN)
2. Khoiril Iswan (PPP)
3. Sri Suyanti (PDIP)
4. Dahlawi Badri (PBR)
5. An’Nabi Astari, S.Sos (Partai DEMOKRAT)
6. Ahmad Muhyan (Partai Merdeka)

B. Daerah Pemilihan II (Kecamatan Pesisir Tengah, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong)
1. Paizal Pilbirri (PAN)
2. Christimore Z, SH (Partai GOLKAR)
3. Eliza Wati (PPP)
4. Mirza Aulia (PDIP)
5. Hj. Winda Yuhanis (PDIP)
6. Dirga Utama (Partai DEMOKRAT)
7. Heri Gunawan (PKNU)

C. Daerah Pemilihan III (Kecamatan Sukau, Balik Bukit dan Batu Brak)
1. Suhaili (PKPI)
2. Suaidi Damhuri, S.Sos (PAN)
3. Zeflin Erizal, SH (PKB)
4. Rusman Effendi (Partai PELOPOR))
5. Dadin Ahmadin, S.Sos.I (PDIP)
6. Heri Gunawan, ST (Partai DEMOKRAT)
7. Menu Sodakta (PPP)

D. Daerah Pemilihan IV (Kecamatan Belalau, Sekincau dan Suoh)
1. S.W. Sundari (Partai Demokrat)
2. Yasrizal, SE (Partai Demokrat)
3. Ir. Kuswanto (PKPI)
4. Mirawati (PAN)
5. Untung (PPIB)
6. Lina Marlina, SH (PNI Marhaenisme)
7. Mirzalie, S.Sos, SH (Partai GOLKAR)
8. B. Supriyadi (PDIP)
9. Selamet, SE (PDIP)
10. Tri Budi Wahyuni (PDIP)
11. Bahrin Ayub (PIS)

E. Daerah Pemilihan V (Kecamatan Way Tenong, Sumber Jaya dan Gedung Surian)
1. Ulul Azmi S, SH (PKPB)
2. H. Harun Roni (Partai GERINDRA)
3. Ahmad Sayuti, SE (PKS)
4. Sunadi Bastam (Partai GOLKAR)
5. Parosil Mabsus, S.Pd (PDIP)
6. Dadang Sumpena, S.Sos (PDIP)
7. Sobriansyah, S.Sos (PDIP)
8. Dedeh Rohayati (PBR)
9. Joko Mulyadi, SE (Partai Demokrat)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

GILIRAN SRI JAYA DAN LEPANG TENGAH

-
Image
Program Jumat bersih kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungkai Jaya. Pada Jum`at  12 Februari 2016, Jum`at Bersih difokuskan di sekitar balai desa Sri Jaya. Disamping kegiatan tersebut sebagai program Bupati Lampung Utara namun yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan indah jauh dari penyakit serta dalam rangka menghadapi lomba desa tingkat kabupaten. Kegiatan jum`at bersih di pimpin oleh Sekcam Sungkai Jaya, Indra Sanjaya, SSTP,MPA di dampingi KUPT BKBPP,Amir Husin, Kasi PB, Nasoha, Kasubbag umum kecamatan, Suhaimi, Kasubag keuangan, Ridwan Efendi dan aparat desa Sri Jaya. Sedangkan Camat Sungkai Jaya, Wartoni,S.Sos didampingi oleh KUPT DInas Pertanian, Setiyono melaksanakan safari Jum`at di dusun 4 desa Lepang Tengah. Banyak hal yang disampaikan oleh Camat dan KUPT Pertanian. 
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more