GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
        





        Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.
    Kegiatan tersebut dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung. 
        Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa operasi Pasar Minyak Goreng ini bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai retail modern maupun sebagian pasar tradisional. Kelangkaan tersebut disebabkan masih adanya hambatan-hambatan pada rantai tataniaga minyak goreng dalam implementasi HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Operasi Pasar di Kabupaten Lampung Timur ini akan di kucurkan sebanyak 6.000 Liter
    Arinal juga menambahkan, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok minyak goreng sawit, "Saya berharap kepada Pemerintah kab/kota melakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :
  1. Melakukan sosialisasi ekstra tentang HET minyak goreng sawit terutama kepada para pedagang/agen di pasar tradisional dan adanya sanksi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 apabila tidak di terapkan.
  2. Melaksanakan pembinaan penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit di Wilayah Masing-masing baik di tingkat distributor, agen maupun pengecer.
  3. Memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok minyak goreng sawit di pasar-pasar tradisional dan ritel modern secara intensif untuk penyaluran penyediaan minyak goreng sawit serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar tradisional dan ritel modern
  4. Memediasi antara pedagang dan agen/distributor dengan tujuan untuk diimplementasikannya HET minyak goreng sawit.
  5. Melakukan penambahan stok barang.
  6. Koordinasi efektif dengan stakeholder terkait, seperti produsen, distributor,satgas penyelesaian masalah pangan
  7. Melakukan komunikasi yang baik dengan media terkait penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit di wilayah masing-masing dalam rangka menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif antara lain dengan media briefing berkala dan kebutuhan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GILIRAN SRI JAYA DAN LEPANG TENGAH

-
Image
Program Jumat bersih kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungkai Jaya. Pada Jum`at  12 Februari 2016, Jum`at Bersih difokuskan di sekitar balai desa Sri Jaya. Disamping kegiatan tersebut sebagai program Bupati Lampung Utara namun yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan indah jauh dari penyakit serta dalam rangka menghadapi lomba desa tingkat kabupaten. Kegiatan jum`at bersih di pimpin oleh Sekcam Sungkai Jaya, Indra Sanjaya, SSTP,MPA di dampingi KUPT BKBPP,Amir Husin, Kasi PB, Nasoha, Kasubbag umum kecamatan, Suhaimi, Kasubag keuangan, Ridwan Efendi dan aparat desa Sri Jaya. Sedangkan Camat Sungkai Jaya, Wartoni,S.Sos didampingi oleh KUPT DInas Pertanian, Setiyono melaksanakan safari Jum`at di dusun 4 desa Lepang Tengah. Banyak hal yang disampaikan oleh Camat dan KUPT Pertanian. 
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more