Gubernur Ridho Kucurkan 11,2 Miliar untuk Renovasi dan Pembangunan Kelas SMA

-
Gubernur Ridho Ficardo gelontorkan Rp 11,2 miliar, dengan perincian Rp.9.2 milyar untuk pembangunan kelas baru di SMK Negeri 9 Bandar Lampung, dan Rp.2 milyar untuk renovasi gedung SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian dana BOSDA SMA sebesar Rp.39.1 milyar dan BOSDA SMK sebesar Rp.36.2 milyar.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur memberikan kata sambutan dalam acara halal bihalal bersama Guru SMA / SMK Kota Bandar Lampung, di halaman kantor Gubernur Provinsi Lampung, selasa (25/07/2017) siang.

Sebelumnya Gubernur Ridho mengucapkan selamat datang kepada para guru yang hadir. Karena pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama antara guru-guru SMA/SMK dengan Gubernur Lampung sejak SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak dan ibu guru semua menjadi bagian keluarga besar pemerintah provinsi Lampung, tidak perlu sungkan-sungkan, apapun yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan diprovinsi Lampung akan kami berikan." sambut Ridho.

Gubernur menegaskan, hakikat pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Inilah tugas utama guru sebagai ujung tombak dan grada terdepan keberhasilan pendidikan di Indonesia, begitu juga di Provinsi Lampung.

Demi menunjang pendidikan yang berkualitas di Lampung, Gubernur Ridho meminta para Guru untuk tidak sungkan menyampaikan semua permasalahan ataupun kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pendidikan di Provinsi Lampung

Gubernur Ridho juga memaparkan 3 program strategis provinsi lampung dan proyeksi pembangunan kota Bandar Lampung menjadi kota Metropolitan. Lebih lanjut Gubernur Ridho memerintahkan dinas pendidikan untuk segera mengembalikan kualitas pendidikan diProvinsi Lampung.

"Perintah saya pertama kali pada pak kadis adalah untuk segera mengembalikan kualitas pendidikan dan menghidupkan kembali sekolah swasta." tegas Ridho.
 
sumber : mrfmediacenter@gmail.com
 


 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  b...
Read more

KASAT POL PP TEGASKAN TIGA HAL DALAM RAKOR ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 VARIAN OMICRON

-
Image
Terdapat kecenderungan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid - 19 baru dalam 1 minggu terakhir ini. Peningkatan tersebut perlu disikapi dengan positif karena ini merupakan kinerja dari petugas di lapangan yang melakukan skrining secara aktif termasuk skrining di Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan Pendidikan. Pada b ulan Januari sudah ditemukan 130 kasus positif di 11 Kabupaten (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro Tulang Bawang, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Way Kanan) sehingga perlu diwaspadai adanya gelombang ke 3 sebagaimana gelombang ke 2 pada awal tahun 2021. Dilain kasus, ada lima belas Kabupaten dan  Kota sudah mencapai target Dosis 1 > 70% namun belum mencapai tingkat Herd Immunity dengan rincian 3 Kabupaten Kota Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Dosis 1 berdasarkan fasilitas kesehatan yaitu Bandar Lampung : 97,24%,   Lampung Selatan : 84,38%, Pesawaran : 76,63%. 1 5 Kabupaten Kota dengan Capaian Cakup...
Read more

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,   Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87  Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;   Mengingat   : 1.       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2.       Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keh...
Read more