Provinsi Lampung Memiliki Generasi Muda Berdaya Saing Tinggi

-






"Provinsi Lampung secara persentase saat ini merupakan provinsi yang paling banyak pimpinan eksekutif atau kepala daerah-nya, dipimpin dari kelompok  generasi muda. Lebih dari separuh bupati dan wakil bupati pada beberapa daerah di Lampung. Hal ini merupakan sesuatu yang baik juga karena mencerminkan bahwa Lampung generasi mudanya lebih siap dalam segala hal dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lain. Artinya persaingan antar daerah ke depan Insya Allah Lampung memiliki harapan yang lebih cerah." Hal ini diungkapkan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat acara Silahturahmi dan Halal Bi Halal dengan masyarakat Lampung di Rantau, Minggu (23/07).

Ditambahkan olehnya, "Ini juga sebuah bukti juga bahwa tidak tersumbat-nya gap antargenerasi, sehingga tidak tersumbat pula pola regenerasi antara para senior dan generasi muda. Apalagi saat ini para pendahulu sangat memberikan tuntunan para pemimpin muda dalam kerangka tujuan membangun provinsi lampung seutuhnya. Jauh kedepan Pemerintah.   Provinsi Lampung akan terus mendorong peningkatan daya saing generasi muda dengan terus memberikan dukungan melalui program peningkatan sumber daya manusia", ujar M.Ridho Ficardo.

Gubernur Lampung juga mengatakan, beberapa waktu yang lalu Provinsi Lampung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XXIV yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai Provinsi se-Indonesia.

Provinsi Lampung sebagai tuan rumah dari acara tersebut sangat senang, karena ini membuktikan dukungan dan perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

Dengan terselenggaranya acara Harganas di Provinsi Lampung, tentunya memberikan dampak yang sangat baik bagi pembangunan di Provinsi Lampung, terutama di sektor pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung. Untuk itu, kami berharap dukungan dan partisipasi Bapak / Ibu sekalian.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Kementerian Pertahanan saat ini sedang memverifikasi pemindahan tiga Badan usaha Milik Negara (BUMN) ke Provinsi Lampung. Ketiga BUMN ini yaitu PT. Pindad yang merupakan perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer berpusat di Bandung, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur.

Kemudian PT. Dirgantara Indonesia (DI), industri pesawat terbang yang pertama di Indonesia dan di Asia tenggara berpusat di Bandung. Sedangkan PT. PAL yang memproduksi kapal perang dan kapal niaga, jasa perbaikan, pemeliharaan kapal dan rekayasa yang berpusat di Surabaya Jawa Timur.

Dalam acara yang diadakan di Anjungan Provinsi Lampung Komplek Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur ini dihadidiri pula oleh Wakil Ketua Komnas HAM RI DR. Ansori Sinungan, Sekretaris Jenderal Badan Koordinas Masyarakat Sumbag-sel Mayjend TNI (Pur) Ryanzi Yulidar, Septi Rahmawati Ketua Pengurus Besar Korps PMII Putri serta ratusan warga perantauan Lampung yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. 

Sumber : Humas Provinsi Lampung

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  b...
Read more

KASAT POL PP TEGASKAN TIGA HAL DALAM RAKOR ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 VARIAN OMICRON

-
Image
Terdapat kecenderungan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid - 19 baru dalam 1 minggu terakhir ini. Peningkatan tersebut perlu disikapi dengan positif karena ini merupakan kinerja dari petugas di lapangan yang melakukan skrining secara aktif termasuk skrining di Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan Pendidikan. Pada b ulan Januari sudah ditemukan 130 kasus positif di 11 Kabupaten (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro Tulang Bawang, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Way Kanan) sehingga perlu diwaspadai adanya gelombang ke 3 sebagaimana gelombang ke 2 pada awal tahun 2021. Dilain kasus, ada lima belas Kabupaten dan  Kota sudah mencapai target Dosis 1 > 70% namun belum mencapai tingkat Herd Immunity dengan rincian 3 Kabupaten Kota Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Dosis 1 berdasarkan fasilitas kesehatan yaitu Bandar Lampung : 97,24%,   Lampung Selatan : 84,38%, Pesawaran : 76,63%. 1 5 Kabupaten Kota dengan Capaian Cakup...
Read more

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,   Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87  Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;   Mengingat   : 1.       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2.       Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keh...
Read more