SOSIALISASI NARKOBA DAN TRAFICKING

-
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) Kabupaten melakukan sosialisasi tentnag narkoba dan traficking. Kegiatan tersebut dititik beratkan kepada para perempuan dan sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Sungkai Jaya pada tanggal 12 April 2016. Hadir sebagai undangan pada saat itu adalah Ketua dan anggota TP PKK Desa se Kecamatan Sungkai Jaya, Kader Posyandu, Kader BKB perwakilan dari siswa SMU dan SMP serta guru. Walaupun kegiatan tersebut dititikberatkan kepada ibu-ibu, tampak bapak-bapak pejabat struktural Kecamatan dan para Kades dengan antusias mengkutu jalannya sosialisasi.

Drs. Sutikno selaku Kepala BKB dan PP Kabupaten Lampung Utara dalam sambutannya mewarning kaum wanita agar tidak terjebak dalam peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang, mengingat data menunjukkan bahwa angka pengedar narkoba di Kabupaten Lampung nomor dua terbesar di Lampung adalah didominasi kaum hawa. Para wanita dianggap sebagai perantara yang baik oleh para bandar mengingat sifat dasar wanita yang secara logika tidak akan mampu untuk melakukan praktik ilegal tersebut sehingga dapat mengelabui aparat penegak hukum yang selama ini terkonsentrasi kepada pengedar laki-laki. Selain itu, para wanita harus berhati-hati terhadap perdagangan manusia yang akhir-akhir ini marak terjadi dengan kedok memberikan pekerjaan yang layak. Namun pada kenyataannya para korban tidak menyadari telah diperjualbelikan.

Acara tersebut dibuka oleh Camat Sungkai Jaya, Wartoni, S.Sos, sedangkan dua orang nara sumber terdiri dari unsur kepolisian dan TP PKK Kabupaten Lampung Utara.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

GILIRAN SRI JAYA DAN LEPANG TENGAH

-
Image
Program Jumat bersih kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungkai Jaya. Pada Jum`at  12 Februari 2016, Jum`at Bersih difokuskan di sekitar balai desa Sri Jaya. Disamping kegiatan tersebut sebagai program Bupati Lampung Utara namun yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan indah jauh dari penyakit serta dalam rangka menghadapi lomba desa tingkat kabupaten. Kegiatan jum`at bersih di pimpin oleh Sekcam Sungkai Jaya, Indra Sanjaya, SSTP,MPA di dampingi KUPT BKBPP,Amir Husin, Kasi PB, Nasoha, Kasubbag umum kecamatan, Suhaimi, Kasubag keuangan, Ridwan Efendi dan aparat desa Sri Jaya. Sedangkan Camat Sungkai Jaya, Wartoni,S.Sos didampingi oleh KUPT DInas Pertanian, Setiyono melaksanakan safari Jum`at di dusun 4 desa Lepang Tengah. Banyak hal yang disampaikan oleh Camat dan KUPT Pertanian. 
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more