Gubernur Yakin IKAPTK Andalan Pemerintah Provinsi dalam Berkontribusi Bagi Pembangunan

-
Gubernur, Bupati, dan Walikota itu pejabat politik, bisa diibaratkan sebagai pegawai honor atau pegawai kontrak, karena masa kerjanya cuma 5 tahun. Sedangkan tuan rumah di pemerintahan daerah itu ya PNS yang diawaki oleh IKAPTK.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat menghadiri Silaturahmi dan Pelantikan Dewan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) yang diadakan di Balai Keratun, Jumat (28/07/2017) malam.



Gubernur Ridho memberikan ucapan selamat kepada pengurus baru DPP DPK/K IKAPTK yang baru saja dilantik, serta ucapan terimakasih kepada pengurus yang lalu karena telah berhasil menjaga kesatuan dan soliditas IKAPTK. 

"Semoga para senior dapat terus memberikan bimbingan kepada pengurus terpilih." Katanya

Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa IKAPTK adalah tuan rumah dari pemerintahan daerah. "Gubernur itu cuma pejabat politik, masa kerjanya cuma 5 tahun. Sedangkan tuan rumah sesungguhnya di pemerintahan itu ya Pegawai Negeri Sipil yang diawaki oleh rekan-rekan dari IKAPTK.

Selama ini, lanjut Ridho, rekan-rekan IKAPTK telah berhasil menjadi rekan, teman, dan sekaligus andalan pemerintah provinsi dalam berkontribusi bagi pembangunan. IKPTK lah yang berada di garis depan menjadi tulang punggung pemerintahan.

Gubernur Ridho juga berharap bahwa loyalitas IKAPTK harus tetap diletakkan dalam koridor tujuan negara, sesuai dengan nawacita, dan menjaga soliditas dari para alumni dimanapun ditugaskan



Sementara itu Drs Ali Subaidi MM, Ketua DPP IKAPTK terpilih menyatakan bahwa kader-kader IKAPTK siap ditempatkan di berbagai tempat, dan berkontribusi semaksimal mungkin untuk kemajuan Provinsi Lampung.

Sedangkan Dr. Drs Reydonnyzar Moenek M.Devt. M, sebagai ketua DPN IKAPTK menyatakan ucapan terimakasih kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang bersedia hadir dalam pelantikan tersebut. Reydonnyzar juga menganugrahi M.Ridho Ficardo sebagai Alumni Kehormatan IKAPTK dan Ketua Dewan Pembina IKAPTK DPP Provinsi Lampung

Reydonnyzar menyebutkan ada 50.000 jaringan alumni IKAPTK yang menjadi potensi untuk dapat digerakkan menjadi abdi negara. "Semoga IKAPTK dapat membantu Gubernur dalam berkarya memajukan Provinsi Lampung dan menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur negara lainnya." pungkasnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more

GILIRAN SRI JAYA DAN LEPANG TENGAH

-
Image
Program Jumat bersih kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungkai Jaya. Pada Jum`at  12 Februari 2016, Jum`at Bersih difokuskan di sekitar balai desa Sri Jaya. Disamping kegiatan tersebut sebagai program Bupati Lampung Utara namun yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan indah jauh dari penyakit serta dalam rangka menghadapi lomba desa tingkat kabupaten. Kegiatan jum`at bersih di pimpin oleh Sekcam Sungkai Jaya, Indra Sanjaya, SSTP,MPA di dampingi KUPT BKBPP,Amir Husin, Kasi PB, Nasoha, Kasubbag umum kecamatan, Suhaimi, Kasubag keuangan, Ridwan Efendi dan aparat desa Sri Jaya. Sedangkan Camat Sungkai Jaya, Wartoni,S.Sos didampingi oleh KUPT DInas Pertanian, Setiyono melaksanakan safari Jum`at di dusun 4 desa Lepang Tengah. Banyak hal yang disampaikan oleh Camat dan KUPT Pertanian. 
Read more