Peserta Raimuna XI Tahun 2017 dilepas Gubernur Lampung

-
 

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, melepas peserta Raimuna Nasional XI Tahun 2017 di rumah dinas Gubernur Lampung, Kamis (11/8/2017) malam

Acara berlangsung di Mahan Agung dan dihadiri oleh jajaran Kwarcab, Mabicab Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung. Gubernur Ridho menyampaikan selamat kepada seluruh peserta Raimuna Provinsi Lampung atas kesempatan yang diperoleh.

"Kalian adalah yang terbaik dari terbaik-terbaik yang ada di Provinsi Lampung. Saya ucapkan selamat, karena tidak semua Penegak Pandega dapat memperoleh kesempatan ini." katanya

Gubernur Ridho juga berpesan untuk selalu menjaga nama baik kontingen Provinsi Lampung, "Yang pertama dan paling utama adalah untuk selalu menjaga nama baik kontingen Provinsi Lampung. Kemudian menjaga kekompakan dan disiplin." paparnya

Gubernur Ridho juga berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Yaitu dengan membangun persahabatan dan jaringan dengan kontingen provinsi lain sebagai bekal untuk masa yang akan datang.

Sementara itu Agi Ridwanto, Ka Umpi dari Kwartir Cabang Lampung Tengah merasa bangga karena dilepas langsung oleh Kamabida yang sekaligus Gubernur Lampung. 

"Saya merasa bangga dan siap melaksanakan semua arahan Kak Ridho dalam menempuh kegiatan Raimuna 2017 di Cibubur." Tegasnya

Adapun perwakilan Raimuna dari Provinsi Lampung terdiri dari Pramuka Penegak dan Pandega dari 15 Kwartir Cabang, yang berjumlah 24 orang dari setiap cabang. Total 360 orang ditambah 2 orang pembina pendamping dan 2 orang tenaga kesehatan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

GILIRAN SRI JAYA DAN LEPANG TENGAH

-
Image
Program Jumat bersih kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungkai Jaya. Pada Jum`at  12 Februari 2016, Jum`at Bersih difokuskan di sekitar balai desa Sri Jaya. Disamping kegiatan tersebut sebagai program Bupati Lampung Utara namun yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan indah jauh dari penyakit serta dalam rangka menghadapi lomba desa tingkat kabupaten. Kegiatan jum`at bersih di pimpin oleh Sekcam Sungkai Jaya, Indra Sanjaya, SSTP,MPA di dampingi KUPT BKBPP,Amir Husin, Kasi PB, Nasoha, Kasubbag umum kecamatan, Suhaimi, Kasubag keuangan, Ridwan Efendi dan aparat desa Sri Jaya. Sedangkan Camat Sungkai Jaya, Wartoni,S.Sos didampingi oleh KUPT DInas Pertanian, Setiyono melaksanakan safari Jum`at di dusun 4 desa Lepang Tengah. Banyak hal yang disampaikan oleh Camat dan KUPT Pertanian. 
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more