Ridho Ficardo Terima Tanda Pengahargaan Orang Dewasa Melati Pramuka

-
Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Provinsi Lampung Ridho Ficardo menerima Tanda Penghargaan Orang Dewasa Melati (TPUD) Pramuka.

Tanda Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault kepada Ridho Ficardo pada acara Upacara Peringatan Hari Pramuka Raimuna Nasionasl XI 2017, di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur, Senin (14/08/2017).

Selesai upacara, Kamabida Gerakan Pramuka Provinsi Lampung Ridho Ficardo, menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan Kontingan Pramuka asal Lampung.

Ridho Ficardo berpesan agar adik-adik Pramuka menjaga nama baik kontingen Lampung, menjaga kesehatan selama acara Raimuna, dan jaga kekompakan.

"Jangan adik-adik menjadi bagian dari masalah, namun jadilah bagian dari penyelesaian masalah.  Apa yg dimulai oleh kakak-kakak terdahulu membawa harum nama Lampung jangan sampai dirusak pada kontingen ini. ," Ridho Ficardo berpesan.

"Saya juga merupakan bagian dari Sangga Kerja (panitia pelaksana) Pemangku Adat Agung pada Raimuna Nasional ke 8 di Prambanan, Jogjakarta. Pada setiap kegiatan Raimuna nasional seperti sekarang ini, banyak membangkitkan kenangan saat saya masih aktif di Dewan Kerja Nasional." Ridho berbagi kenangan kepada kontingen Pramuka Lampung.

Sebelumnya, saat melepas keberangkatan kontingen  di rumah dinas Gubernur Lampung, Kamis (11/8/2017) malam, Ridho berpesan agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Yaitu dengan membangun persahabatan dan jaringan dengan kontingen provinsi lain sebagai bekal untuk masa yang akan datang.

"Kalian adalah yang terbaik dari terbaik-terbaik yang ada di Provinsi Lampung. Saya ucapkan selamat, karena tidak semua Penegak Pandega dapat memperoleh kesempatan ini." Ucapnya saat melepas keberangkatan kontingen.




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

GILIRAN SRI JAYA DAN LEPANG TENGAH

-
Image
Program Jumat bersih kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungkai Jaya. Pada Jum`at  12 Februari 2016, Jum`at Bersih difokuskan di sekitar balai desa Sri Jaya. Disamping kegiatan tersebut sebagai program Bupati Lampung Utara namun yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan indah jauh dari penyakit serta dalam rangka menghadapi lomba desa tingkat kabupaten. Kegiatan jum`at bersih di pimpin oleh Sekcam Sungkai Jaya, Indra Sanjaya, SSTP,MPA di dampingi KUPT BKBPP,Amir Husin, Kasi PB, Nasoha, Kasubbag umum kecamatan, Suhaimi, Kasubag keuangan, Ridwan Efendi dan aparat desa Sri Jaya. Sedangkan Camat Sungkai Jaya, Wartoni,S.Sos didampingi oleh KUPT DInas Pertanian, Setiyono melaksanakan safari Jum`at di dusun 4 desa Lepang Tengah. Banyak hal yang disampaikan oleh Camat dan KUPT Pertanian. 
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more