EVALUASI KEBUGARAN JASMANI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

-
    Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda/ Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dengan demikian anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana tugas dan fungsi tersebut harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural. Untuk menunjang kompetensi tersebut maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus diberikan latihan seperti latihan mental, spiritual, fisik dan disiplin.
         Oleh karena itu Satuan polisi Pamong Praja berusaha untuk mengasah diri terutama dalam menjaga kebugaran. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Bapak M. Zulkarnain, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa kebugaran individu adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap anggota dalam menunjang tugas. Kegiatan evaluasi kebugaran merupakan salah satu latihan dalam pembentukan kebugaran yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30 November dan 1 Desember 2021. 
        Kegiatan kebugaran meliputi lari selama 12 Menit, Sit Up dan Push Up masing-masing 1 Menit yang diikuti oleh 602 tenaga kontrak. Kegiatan ini bekerjasama dengan tim dari unsur TNI dan Polri dan diawasi secara medis oleh Rumah Sakit Umum Abdul Muluk.





Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

Gubernur Ridho: Ekonomi Kreatif Bergerak Cepat Jika Seniman Bersinergi Dengan Pemerintah

-
Image
Dewan Kesenian Lampung beserta para seniman Se-Provinsi Lampung memberikan dukungan serta apresiasi kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang terus memberikan dukungan untuk memajukan kesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung  Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Dewan Kesenian Lampung saat menghadiri silaturahmi Gubernur bersama seniman Lampung di Rumah DInas Gubernur, Mahan Agung,  Rabu (19/07/2017) malam.  Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyatakan bahwa kesenian dan budaya Lampung tidak boleh ketinggalan, harus menjadi tuan rumah di Provinsi Lampung. Harus sejalan dengan pembangunan di Provinsi Lampung yang kian berkembang  "Harapan saya kesenian dan budaya di Lampung dapat terus tumbuh seiring dengan pembangunan. Lampung dapat menjadi magnet dalam setiap kegiatan dan menjadi tujuan wisata, sehingga ekonomi kreatif juga semakin tumbuh." tegas Ridho  "Ekonomi kreatif bisa bergerak cepat jika seniman dapat bersinergi dengan
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more