MENDAGRI PUJI KINERJA PEMPROV LAMPUNG

-



Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Gubernur Lampung terutama dalam hal penanganan Covid 19. "Lampung menunjukkan tren positif pada angka penyebaran Covid-19 yang terus melandai," kata Mendagri Tito Karnavian saat mendatangi Aula Mahan Agung, Rabu, 5 Januari 2022. "Melawan Covid 19 di Provinsi Lampung sampai tingkat penyebaran nihil dalam beberapa hari adalah sesuatu yang sangat fantastis" lanjut Tito.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Provinsi Lampung hanya menyisakan 1 daerah dengan PPKM Level 2 yaitu Kabupaten Lampung Utara sedangkan 14 Kabupaten/ Kota lainnya berada di PPKM Level 1.

Guburnur Arinal mengatakan "Keberhasilan penanganan Covid 19 tidak terlepas dari peran berbagai pihak, seperti kekompakan Forkopimda, peran Bupati/ Walikota dan kedisiplinan Satgas Covid". "Hingga saat ini, belum ditemukan varian baru Virus Corona di Lampung" sambung Gubernur.

Sebagaimana yang disampaikan Arinal dalam sambutannya bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap 1 sudah mencapai 77,22% dan dosis 2 sebesar 46,97%, sedangkan vaksinasi pelajar atau peserta didik dosis 1 mencapai 81,11% dan 63,23% untuk dosis 2.




Tampak hadir mendampingi Mendagri Dirjen Bina Adminitrasi Kewilayahan, Plt. Dirjen Bangda, Plh. Dirjen Keuda, Staf Khusus Menteri, Kapuspen dan Karo Adpim. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi selain Gubernur dan Wakil Gubernur juga hadir Sekda dan Pejabat Tinggi Pratama, jajaran Bupati/ Walikota lengkap hadir tanpa berwakil.




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

Gubernur Ridho: Ekonomi Kreatif Bergerak Cepat Jika Seniman Bersinergi Dengan Pemerintah

-
Image
Dewan Kesenian Lampung beserta para seniman Se-Provinsi Lampung memberikan dukungan serta apresiasi kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang terus memberikan dukungan untuk memajukan kesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung  Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Dewan Kesenian Lampung saat menghadiri silaturahmi Gubernur bersama seniman Lampung di Rumah DInas Gubernur, Mahan Agung,  Rabu (19/07/2017) malam.  Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyatakan bahwa kesenian dan budaya Lampung tidak boleh ketinggalan, harus menjadi tuan rumah di Provinsi Lampung. Harus sejalan dengan pembangunan di Provinsi Lampung yang kian berkembang  "Harapan saya kesenian dan budaya di Lampung dapat terus tumbuh seiring dengan pembangunan. Lampung dapat menjadi magnet dalam setiap kegiatan dan menjadi tujuan wisata, sehingga ekonomi kreatif juga semakin tumbuh." tegas Ridho  "Ekonomi kreatif bisa bergerak cepat jika seniman dapat bersinergi dengan
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more