GUBERNUR LAMPUNG TINJAU KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG

-


Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindag, Kepala Bappeda, Kepala Bakeuda, Kasat Pol PP dan beberapa pejabat Tinggi Pratama Pemprov Lampung lainnya meninjau lokasi alternatif lahan yang akan dibangun untuk alternatif Kawasan Industri Lampung Way Pisang, di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Selasa (04/1/2022).

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyambut langsung kedatangan Gubernur Arinal di lokasi tersebut bersama jajaran Kepala Satker Pemkab Lamsel.

Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa kedepan Provinsi Lampung akan memiliki Terminal Agribisnis yang dapat menjadi penyangga kebutuhan bagi daerah seperti Banten dan DKI Jakarta.

“Saya ingin kedepan kita memiliki terminal Agribisnis, tapi prosesnya cukup panjang nanti kita akan bahas bersama dengan pihak terkait, yang penting kita siapkan dulu kawasan industrinya,” ungkap Gubernur Arinal.

Sebagaimana diketahui bahwa kawasan Industri Lampung Way Pisang adalah salah satu dari 4 kawasan Industri di Provinsi Lampung yang masuk dalam RPJMN periode tahun 2020-2024. Empat kawasan tersebut meliputi Kawasan Industri Way Pisang, Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Terpadu Pesawaran, Kawasan Industri Katibung Lampung Selatan.

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam laporannya mengatakan bahwa lahan alternatif pembangunan Kawasan Industri Way Pisang terbentang seluas 734.942 M2 (73,4ha), dengan akses kurang lebih 12 Km dari pintu tol Trans Sumatera dan 10 Km dari jalan lintas Sumatera, dengan kondisi eksisting tanah berupa pertanian lahan kering.





Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

Gubernur Ridho: Ekonomi Kreatif Bergerak Cepat Jika Seniman Bersinergi Dengan Pemerintah

-
Image
Dewan Kesenian Lampung beserta para seniman Se-Provinsi Lampung memberikan dukungan serta apresiasi kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang terus memberikan dukungan untuk memajukan kesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung  Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Dewan Kesenian Lampung saat menghadiri silaturahmi Gubernur bersama seniman Lampung di Rumah DInas Gubernur, Mahan Agung,  Rabu (19/07/2017) malam.  Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyatakan bahwa kesenian dan budaya Lampung tidak boleh ketinggalan, harus menjadi tuan rumah di Provinsi Lampung. Harus sejalan dengan pembangunan di Provinsi Lampung yang kian berkembang  "Harapan saya kesenian dan budaya di Lampung dapat terus tumbuh seiring dengan pembangunan. Lampung dapat menjadi magnet dalam setiap kegiatan dan menjadi tujuan wisata, sehingga ekonomi kreatif juga semakin tumbuh." tegas Ridho  "Ekonomi kreatif bisa bergerak cepat jika seniman dapat bersinergi dengan
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more