LATNIS PENGENDALIAN UNJUK RASA ANGGOTA SAT POL PP PROVINSI LAMPUNG

-
        Bidang Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan pengendalian unjuk rasa bersama dengan Direktorat Samapta Polda Lampung pada tanggal 16 s/d 18 Desember 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
        Kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi dan soliditas antara anggota Sat Pol PP dan anggota Polri ujar Kasat Pol PP M. Zulkarnain, S. Sos, M.si. Selain itu juga, "ini adalah upaya dalam melatih para anggota agar dalam pelaksanaan tugas menangani unjuk rasa tetap memperhatikan sisi humanis karena yang perlu dijaga adalah keselamatan pimpinan, keselamatan aset, keselamatan para pendemo dan keselamatan anggota yang bertugas" lanjut Kasat Pol PP.
        Kegiatan tersebut diikuti oleh 150an Orang anggota Sat Pol PP dan 50an Orang anggota Direktorat Samapta Polda Lampung. Bertindak sebagai Mentor adalah AKBP. Subhan dan AKBP Darmawan dari Dit. Samapta.
        Selain materi kegiatan, para anggota juga melakukan simulasi demo dengan melibatkan 1 unit AWS, 1 Unit Raisa, 2 Unit Raimas dan kendaraan pendukung lainnya.






Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GUBERNUR TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI LAMPUNG TIMUR

-
Image
                    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan monitoring operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindag, Kasat Pol PP, Karo Perekonomian dan Karo Adpim. Sedangkan dari Kabupaten Langsung dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda.      Kegiatan tersebut d alam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama mengawal kebijakan tersebut melalui Operasi Pasar Minyak Goreng dengan menggandeng Produsen dan Distributor minyak goreng sawit yang ada di Provinsi Lampung.           Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa o perasi Pasar Minyak Goreng ini  bertujuan untuk menambah ketersediaan minyak goreng di masyarakat, karena saat ini terjadi kelangkaan di gerai
Read more

Gubernur Ridho: Ekonomi Kreatif Bergerak Cepat Jika Seniman Bersinergi Dengan Pemerintah

-
Image
Dewan Kesenian Lampung beserta para seniman Se-Provinsi Lampung memberikan dukungan serta apresiasi kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang terus memberikan dukungan untuk memajukan kesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung  Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Dewan Kesenian Lampung saat menghadiri silaturahmi Gubernur bersama seniman Lampung di Rumah DInas Gubernur, Mahan Agung,  Rabu (19/07/2017) malam.  Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyatakan bahwa kesenian dan budaya Lampung tidak boleh ketinggalan, harus menjadi tuan rumah di Provinsi Lampung. Harus sejalan dengan pembangunan di Provinsi Lampung yang kian berkembang  "Harapan saya kesenian dan budaya di Lampung dapat terus tumbuh seiring dengan pembangunan. Lampung dapat menjadi magnet dalam setiap kegiatan dan menjadi tujuan wisata, sehingga ekonomi kreatif juga semakin tumbuh." tegas Ridho  "Ekonomi kreatif bisa bergerak cepat jika seniman dapat bersinergi dengan
Read more

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

-
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; b.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; P
Read more